TRIPUTRA : Sosial, Ekonomi dan Hukum

Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Security, Perceived Trust , dan Subjective Norm terhadap Minat Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis E-Commerce pada Aplikasi Tiktok dengan Technology Acceptance Model (TAM) (Studi K

2026-04-21T10:43:27+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam mengenai berbagai determinan yang menjadi pendorong minat mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Sains Al-Qur’an dalam mengadopsi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis e-commerce melalui platform TikTok. Kajian ini difokuskan pada pengujian empiris terhadap beberapa variabel kunci yang diprediksi memengaruhi perilaku pengguna, di antaranya adalah perceived usefulness (persepsi kegunaan), perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan), perceived security (persepsi keamanan), perceived trust (persepsi kepercayaan), serta subjective norm (norma subjektif). Metodologi yang diterapkan dalam riset ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran instrumen kuesioner kepada mahasiswa aktif. Melalui prosedur purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 116 responden yang memenuhi kriteria sebagai sumber data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS versi 25 untuk menguji signifikansi pengaruh antar variabel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola pengaruh yang bervariasi di antara variabel-variabel tersebut. Temuan penelitian membuktikan bahwa dimensi perceived usefulness, perceived ease of use, serta perceived security memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam memanfaatkan SIA berbasis e-commerce di aplikasi TikTok. Sebaliknya, variabel perceived trust dan subjective norm menunjukkan hasil yang tidak signifikan, yang berarti bahwa tingkat kepercayaan individu maupun pengaruh lingkungan sosial tidak menjadi faktor penentu utama dalam penggunaan platform tersebut. Secara teoretis, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa efisiensi fungsional, kemudahan operasional, dan jaminan perlindungan data merupakan pertimbangan fundamental bagi mahasiswa dibandingkan tekanan sosial maupun faktor kepercayaan subjektif.

Analisis Ekonomi dan Hukum terhadap Alih Fungsi Lahan dalam Pembangunan Perumahan Berbasis Arsitektur Lingkungan

2026-04-21T10:42:54+07:00

Perkembangan kawasan perkotaan telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan dari kawasan perkebunan menjadi permukiman, termasuk pada kawasan Perumahan King Abdullah Jogoyitnan, Kabupaten Wonosobo. Fenomena ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan nilai lahan dan peluang investasi, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alih fungsi lahan dalam pembangunan perumahan dari perspektif ekonomi dan hukum, serta mengkaji peran arsitektur lingkungan dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis komparatif melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan studi literatur. Data yang dianalisis meliputi perubahan penggunaan lahan, kondisi vegetasi, karakteristik material permukaan, suhu lingkungan, serta regulasi tata ruang yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan telah mengubah kawasan yang semula memiliki daya resap air tinggi menjadi kawasan terbangun dengan dominasi permukaan keras, sehingga memicu peningkatan suhu udara dan suhu permukaan serta mengindikasikan terjadinya fenomena urban heat island. Dari sisi ekonomi, perubahan ini meningkatkan nilai jual lahan, namun juga menimbulkan biaya lingkungan yang tidak diperhitungkan secara langsung. Dari sisi hukum, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan tata ruang dan implementasi di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan perumahan memerlukan pendekatan integratif melalui penguatan kepatuhan hukum dan penerapan prinsip arsitektur lingkungan agar tercipta kawasan hunian yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan.

MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) MELALUI HIFẒ AL-BỊ`AH: IMPLEMENTASI GREEN SUKUK

2026-05-11T06:51:41+07:00

Perubahan iklim dan peningkatan emisi gas rumah kaca menjadi tantangan serius bagi pembangunan berkelanjutan, termasuk di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Kebutuhan pendanaan yang besar untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim mendorong hadirnya instrumen keuangan hijau berbasis syariah, salah satunya green sukuk. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi maqāṣid syarī‘ah perspektif fiqh al-bī’ah terhadap implementasi green sukuk serta kontribusinya dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif melalui telaah konsep maqāṣid syarī‘ah, kaidah fiqh lingkungan, regulasi sukuk, serta laporan alokasi dan dampak green sukuk. Hasil kajian menunjukkan bahwa green sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi syariah, tetapi juga sebagai instrumen fiskal hijau yang mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan. Implementasinya sejalan dengan perluasan maqāṣid dari uṣūl al-khamsah menjadi uṣūl al-sittah melalui penambahan hifẓ al-bī’ah sebagai tujuan perlindungan lingkungan. Green sukuk telah berkontribusi terhadap penurunan emisi, pembiayaan ribuan proyek hijau, serta mendukung pencapaian empat belas tujuan SDGs. Dengan demikian, green sukuk dapat dipandang sebagai model integrasi antara keuangan syariah, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan berbasis kemaslahatan.

Dimensi Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kontrak Lump Sum dan Penerapan K3

2026-05-11T06:51:10+07:00

Proyek konstruksi gedung pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian mutu teknis bangunan, tetapi juga berhubungan dengan kepatuhan hukum kontrak, perlindungan sosial pekerja, dan pengendalian risiko ekonomi. Artikel ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara penerapan kontrak kerja konstruksi dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Gedung Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) yang dikerjakan oleh PT. Chimarder 777. Penelitian ini disusun melalui penggabungan dua studi kasus, yaitu kajian kualitatif mengenai kontrak kerja konstruksi dan kajian deskriptif kuantitatif mengenai penerapan K3. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner kepada 15 responden yang terdiri atas pekerja lapangan dan staf kantor. Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara Yayasan Wahid Hasyim dan PT. Chimarder 777 telah dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi dengan model pengadaan langsung dan jenis kontrak lump sum. Namun, dari sisi implementasi K3, ditemukan bahwa penggunaan alat pelindung diri dan sarana prasarana keselamatan masih belum optimal. Nilai rata-rata penerapan K3 adalah 13,87 dari skor maksimum 25 atau setara 55,47%, sehingga termasuk kategori kurang baik. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif-kontraktual dan perlindungan pekerja di lapangan. Secara hukum, K3 perlu menjadi klausul yang tegas dalam kontrak; secara sosial, K3 merupakan bentuk perlindungan pekerja; dan secara ekonomi, pengabaian K3 dapat menimbulkan risiko biaya akibat kecelakaan, keterlambatan, serta penurunan produktivitas proyek.

Analisis Hukum-Sosial-Ekonomi Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Berkelanjutan

2026-05-11T06:50:18+07:00

Jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan aspek hukum, sosial, ekonomi, lingkungan, dan kualitas infrastruktur. Artikel ini menggabungkan dua kajian, yaitu peran jasa konstruksi hukum pranata pembangunan di Kepil Wonosobo dan potensi bisnis jasa konstruksi pada proyek perumahan subsidi di Bandongan, Kabupaten Magelang. Tujuan artikel ini adalah merumuskan keterkaitan antara kepatuhan regulasi, perlindungan lingkungan, kualitas konstruksi, kebutuhan hunian masyarakat, dan peluang ekonomi jasa konstruksi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui telaah dokumen, studi kasus, observasi lapangan, dan sintesis isi dari kedua naskah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa jasa konstruksi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang wajib memperhatikan regulasi, perizinan, kualitas pekerjaan, keselamatan, dan dampak lingkungan. Di sisi lain, proyek perumahan subsidi menunjukkan bahwa sektor konstruksi memiliki prospek ekonomi yang kuat, terutama karena kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus meningkat. Pemasaran, mutu produk, lokasi, dan kepercayaan konsumen menjadi faktor penting keberhasilan usaha konstruksi. Dengan demikian, pembangunan konstruksi daerah perlu dikelola melalui pendekatan hukum-sosial-ekonomi agar proyek tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga tertib regulasi, bermanfaat bagi masyarakat, dan berkelanjutan.